Kerja Nyata untuk Indonesia : Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera

Oleh :

Adil Mahfudz Firdaus

Kelautan sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa

Laut masa depan Bangsa, semangat yang dibangkitkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Semangat kemaritiman yang ingin ditularkan kepada rakyat Indonesia, dengan visi Pemerintah pada bidang kelautan yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Poros maritim dunia juga telah dicetuskan oleh Pemerintah dalam wujud bangkitnya kelautan Indonesia.

Bidang kelautan menjadi sangat penting mengingat identitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state). Basis perekonomian yang tertumpu pada bidang kelautan (ekonomi kelautan) sangat potensial untuk mendukung aktivitas ekonomi bangsa. Sektor-sektor ekonomi kelautan nasional memiliki potensi pemasukan/pendapatan negara yang besar. Beberapa sektor ekonomi kelautan Indonesia antara lain sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, jasa, transportasi, dan bangunan kelautan, serta industri kelautan.

Sektor-sektor ekonomi kelautan dibangun untuk mensejahterakan rakyat secara merata diseluruh pelosok Indonesia. Konektivitas antar sektor sangat diperlukan dalam membangun perekonomian rakyat. Sektor transportasi laut sebagai salah satu contohnya, kunjungan wisatawan (domestik/mancanegara) ke suatu pulau, membutuhkan sarana transportasi yang nyaman dan aman. Hal tersebut mengkoneksikan sektor pariwisata dan transportasi laut. Aktivitas ekonomi yang terbangun tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian rakyat.

Pembangunan bidang kelautan Indonesia berdasarkan visi/tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Kedaulatan yaitu mendukung ekonomi dengan menjaga integritas dari kepulauan Indonesia; Keberlanjutan yaitu menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan untuk kelautan dan sumber perikanan di Indonesia; dan Kesejahteraan yaitu meningkatkan pemberdayaan daya saing dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Tantangan Kelautan Indonesia

Kekayaan sumberdaya kelautan Indonesia tidak serta merta memberikan manfaat/keuntungan langsung kepada rakyat Indonesia. Permasalahan tata kelola, ruang laut, dan pemanfaatan (sumberdaya kelautan dan fungsi laut), serta permasalahan spesifik lainnya kerap muncul dalam bidang kemaritiman Indonesia. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK (2014), mengemukakan ada delapan permasalahan utama di bidang kelautan, antara lain :

1.   Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas;

2.   Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial;

3. Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain;

4.   Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan dilaut;

5.   Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dilaut;

6.  Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi;

7. Belum optimalnya program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut; dan

8. Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada didalamnya.

Isu-isu yang terus berkembang saat ini antara lain masalah perbatasan, ilegal fishing, pertahanan dan keamanan (penyanderaan/penculikan dan perampokan, serta terorisme), eksploitasi minyak/gas dan energi laut, dan reklamasi pantai dan pulau, serta kontribusi sektor maritim yang tergolong rendah (defisit neraca jasa secara nasional). Permasalahan tersebut tentu terus diselesaikan oleh Pemerintah maupun rakyat Indonesia. Rakyat dan Pemerintah, serta stakeholder terkait harus bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tantangan-tantangan pada bidang kelautan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif, sehingga dapat dihadapi dan diselesaikan dengan tuntas. Kebijakan kelautan nasional menjadi dasar dan arahan untuk mengatur aktivitas/program pada bidang kelautan. Kebijakan kelautan perlu kembali dikedepankan untuk menjadi acuan dan disesuaikan dengan visi Pemerintah membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Strategi pemecahan masalah kelautan sangat diperlukan untuk mencapai cita-cita bangsa.

Strategi Kelautan Indonesia

Agenda prioritas Pemerintah pada dasarnya telah mengarah pada pembangunan bidang kelautan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan program-program kerja dan kebijakan dalam rangka menyelesaikan tantangan kelautan nasional.  Program Pemerintah sudah seharusnya menyentuh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Agenda prioritas Pemerintah pada bidang kemaritiman (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) antara lain :

1.  Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam.

2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.

Strategi penyelesaian permasalahan kelautan Indonesia berbasis kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat perlu dibangun bersama. Berdasarkan cita-cita bersama menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka Indonesia harus berdaulat atas wilayah (udara, laut dan darat), dan sumberdaya alam dan manusia, serta keamanan. Alternatif prioritas strategi kelautan nasional untuk menjawab tantangan kelautan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan kesejahteraan rakyat antara lain :

1.  Membangkitkan sektor ekonomi kelautan yang terdiri dari sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, jasa, transportasi, dan bangunan kelautan, serta industri kelautan. Sektor ekonomi kelautan tersebut tidak hanya dalam skala makro, namun juga skala mikro yaitu usaha-usaha mikro (menengah dan kecil) masyarakat. Sistem peminjaman dan bantuan usaha yang mudah untuk mikro melalui koperasi bersama yang tersistem secara nasional. Selain itu, memberikan peluang usaha (investasi) dan menjamin usaha untuk masyarakat kecil. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan minat usaha masyarakat menengah dan kecil, sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

2.  Kebijakan kelautan pro rakyat yang berbasis kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat. Kebijakan Pemerintah tentu menjadi tonggak dan memiliki peran utama dalam berjalannya aktivitas negara dan masyarakat. Beberapa kebijakan kelautan yang perlu dipertimbangkan yaitu terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan ruang laut dan pesisir; kedaulatan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tentu masih terus diperjuangkan Pemerintah terkait dengan batas wilayah udara, laut dan darat dengan negara tetangga, serta perlintasan udara/laut internasional) termasuk didalamnya juga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan perlindungan terhadap pemanfaat sumberdaya kelautan (nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam) terkait dengan usaha yang dilakukan dan keselamatan kerja.

3. Pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terpadu (Integrated Coastal and Marine Management). Tata ruang suatu kawasan pesisir dan laut sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tentu bertujuan memetakan kawasan dengan potensi yang ada, sehingga kawasan tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan potensi ekonomi kawasan dan kelestarian/keberlanjutan sumberdaya alam. Pemerintah saat ini memang telah melakukan program kerja maupun penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Selain keperpaduan kawasan pesisir dan laut, konektivitas antar hulu hilir tentu sangat penting. Konektivitas tersebut menjadi penting karena pengembangan aktivitas ekonomi akan lebih berkembang jika aliran barang dan jasa terhubung dengan baik.

4.   Memanfaatkan dan meningkatkan pemberdayaan sumberdaya manusia bidang kelautan. Pemanfaatan sumberdaya manusia (putra/i bangsa) yang memiliki kemampuan dan keahlian pada bidang kelautan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya sektor-sektor kelautan. Peningkatan sumberdaya manusia pada bidang kelautan melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga menghasilkan sumberdaya manusia berdaya saing tinggi dan memberikan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia memiliki kekuatan secara geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilalui lintas perdagangan dan pelayaran internasional, dan memiliki sumberdaya alam yang potensial. Keterpaduan dan sinergitas berbagai pihak sangat dibutuhkan, kebhinekaan juga merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Indonesia. 71 tahun Indonesia merdeka, semangat perjuangan harus terus dikobarkan, semangat kemaritiman sudah saatnya kembali bangkit untuk Indonesia berdaulat rakyat sejahtera.

.Selamat 71 tahun INDONESIA.

Sumber : Kerja Nyata untuk Indonesia : Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera