Adil Mahfudz Firdaus - Jurnal

Oleh : Adil Mahfudz Firdaus Kelautan sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa Laut masa depan Bangsa, semangat yang dibangkitkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Semangat kemaritiman yang ingin ditularkan kepada rakyat Indonesia, dengan visi Pemerintah pada bidang kelautan yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Poros maritim dunia juga telah dicetuskan oleh Pemerintah dalam wujud bangkitnya kelautan Indonesia.

Maritim Indonesia Paradigma Indonesia menjadi Negara Maritim, dinilai sangat positif oleh berbagai kalangan. Latar belakang sejarah Indonesia sebagai Negara Bahari yang dihubungkan oleh lautan menjadi salah satu dasar dalam membangun Indonesia sebagai Negara Maritim. Geliat pembangunan sektor-sektor maritim mulai terasa kembali, sejak Pemerintahan Jokowi – JK mencetuskan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pembentukan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya pun menjadi poros koordinasi kemaritiman Indonesia.

Source: http://oceantoday.noaa.gov/ripcurrentsafety/

Sumber :  http://kkp.go.id/index.php/2015/05/13/7136/

Gili Meno, Ayer dan Trawangan merupakan kawasan wisata yang sangat popular di Indonesia, bahkan di dunia. Ketiga gili tersebut atau dikenal dengan Gili Matra secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gili Matra memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang potensial sebagai kawasan wisata. Perkembangan wisata di Gili Matra yang begitu pesat, tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat Gili Matra terutama pada sektor pariwisata. Kawasan yang sangat potensial ini merupakan bagian dari kawasan konservasi yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nomenklatur Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Agenda prioritas Pemerintah di bidang kemaritiman adalah : Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.

Cipt.: Ibu Sud Tanah Air Ku Tidak Ku Lupakan Kan Terkenang Selama Hidupku Biarpun Saya Pergi Jauh

Perwujudan Negara Maritim Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya alam dan budaya. Pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya tersebut memerlukan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas. Kebijakan yang mempertimbangkan keberadaan lingkungan, potensi sumberdaya alam, budaya, dan masyarakat. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah pun menjadi hal mendasar dalam terwujudnya cita-cita bangsa. Potensi kekayaan Indonesia yang berupa potensi pariwisata, mineral tambang dan energi, dan perikanan (tangkap dan budidaya), seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata. Selain potensi sumberdaya alam tersebut, Indonesia berada pada kawasan strategis (geostrategis) yaitu kawasan perairan Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional.

Kondisi Umum Banda Neira Banda Neira, salah satu Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang kaya akan pesona bahari. Kepulauan Banda Neira menjadi salah satu tujuan wisata bahari wisatawan domestik bahkan asing. Pesona Banda Neira begitu beragam, dari wisata budaya dan sejarah Indonesia sampai wisata bahari. Tanah Banda ini merupakan salah satu tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, beberapa tokoh bangsa seperti Bung Hatta dan Sutan Sjahrir sempat mengalami pengasingan oleh penjajah di Kecamatan Banda Neira ini dan penduduk lokal pun mengabadikan nama tokoh bangsa tersebut sebagai nama salah satu pulau di Kecamatan Banda Neira ini.

DEKIN, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) meminta DEKIN untuk membantu mewujudkan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. “Momentum kita menjadi (kan) poros maritim dunia, saya meminta DEKIN menjadi salah satu, bukan sekedar advising saja tetapi partisipan aktif untuk membantu mewujudkan visi misi Presiden untuk menjadikan bangsa maritim yang dihormati”, pintanya pada saat memimpin Sidang anggota DEKIN, Kamis (27/11).

Oleh: Adil Mahfudz Firdaus Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang besar. Potensi tersebut tersebar diberbagai wilayah Indonesia dari ujung pulau Sumatera sampai pulau Papua. Potensi kekayaan tersebut tentu membutuhkan perhatian khusus, pengelolaan yang terpadu, dan kebijakan yang tepat. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah memang suatu keharusan. Otonomi daerah seharusnya dapat memfasilitasi keterpaduan pusat dan daerah tersebut, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat tercapai. Indonesia merupakan negara yang kaya, Indonesia memiliki potensi pariwisata, potensi mineral tambang dan energi, potensi perikanan (tangkap dan budidaya). Selain potensi sumberdaya alam tersebut, Indonesia berada pada kawasan strategis (geostrategis), kawasan perairan Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional.

Oleh: Adil Mahfudz Firdaus Kekayaan Alam Laut Indonesia Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa. Keragaman budaya yang dimiliki Negara Kepulauan ini sangat beragam bersatu didalam 17.504 Pulau, 34 Provinsi, 413 Kabupaten, dan 98 Kota. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat potensial. Sumber kekayaan alam Indonesia tidak hanya bersumber dari darat saja, akan tetapi sumber kekayaan laut pun memiliki potensi yang besar. Sumber kekayaan laut Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan, sebagai salah satu investasi pembangunan ekonomi Indonesia.

Jakarta.  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR-RI) telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pengesahan UU Pesisir perubahan melalui sidang paripurna DPR RI kemarin tanggal 18 Desember 2013, Pengesahan UU Pesisir secara legal mengakhiri regime open access yang membuat pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil kita semrawut dan serampangan.

DEKIN NEWS. Jakarta. Sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen kedua pasal 25-A, Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara, namun ironinya, pola penyusunan kerangka pembangunan belum dilandasi oleh kondisi obyektif bangsa yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan luas daratan sebagai modal bangsa kita. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan dalam rangka memberikan masukan RPJMN 2015-2019, Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo saat memaparkan kemajuan kajian yang sedang disusun oleh Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) (13/11).

Oleh Adil Mahfudz Firdaus Abrasi Melanda Kawasan Indonesia Abrasi kawasan pesisir pantai sudah menjadi permasalahan menahun beberapa daerah di Indonesia, beberapa pulau pun dinyatakan hilang karena abrasi. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus, mengingat Indonesia merupakan Negara Kepulauan sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia yang telah diakui secara politik dan hukum. Menurut BNPB (2011), abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Beberapa daerah di Indonesia yang mengalami abrasi antara lain kawasan pesisir Sidoarjo, Pantai Utara (Pantura) Subang, Pulau Tikus (Bengkulu), Demak, Merauke, Pantai Tangerang Banten, Indramayu, dan Pantai Legok Jawa Ciamis, serta...

Sumber: www.p2hp.kkp.go.id Oleh: Adil Mahfudz Firdaus Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat menunjang kehidupan masyarakat Indonesia terutama masyarakat pesisir. Salah satu pemanfaatan potensi sumberdaya alam pesisir adalah sumberdaya ikan. Peningkatan kegiatan penangkapan ikan dan hasil tangkapan pada suatu wilayah akan meningkatkan kondisi perekonomian wilayah tersebut. Namun pencapaian tersebut tidak dapat terjadi dengan pengelolaan sumberdaya yang tepat. Pengelolaan sumberdaya yang tepat dapat diciptakan melalui bentuk kelembagaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumberdaya lokal, serta aturan perundangan yang kuat, sehingga dapat menunjang dan mengontrol pengelolaan sumberdaya. Bentuk kelembagaan yang berbasis masyarakat dan lingkungan menjadi alternatif penting dalam penyelesaian masalah pengelolaan sumberdaya ikan. Sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang bergerak (tidak menetap), maka aturan maupun kerjasama antar dae...

Oleh: Adil M. Firdaus Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki 17.504 pulau dan panjang pantai 95.161 km, serta luas wilayah laut 5,8 juta km 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia, telah menyatakan Indonesia sebagai Negara Kepulauan secara hukum dan politis. Pengakuan berdasarkan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia adalah wilayah laut seluas 5,8 juta km 2 yang terdiri dari 3,1 juta km 2 wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan, serta 2,7 juta km 2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki kedaulatan meliputi wilayah darat, laut, dan udara, batas wilayah negara merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Batas wilayah tersebut harus jelas tertulis dan diakui secara nasional maupun internasional, sehingga Indonesia menjadi negara yang utuh berdaulat.

Oleh : Adil Mahfudz Firdaus      Sektor perikanan merupakan salah satu dari berbagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Menurut Kusumaatmadja (2000), sektor perikanan menjadi salah satu sektor andalan dalam pemulihan ekonomi karena; (1) sumber daya perikanan baik ikan, peraian, dan lahan tambak masih cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal; (2) Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perikanan, walaupun masih relative kecil kontribusinya, akan tetapi menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan bahkan peningkatanya tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lain; (3) permintaan ikan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat pendidikan, sedangkan kemampuan pasok dari negara penghasil ikan dunia semakin berkurang, karena terbatasnya sumber daya yang dimilikinya; (4) pola hidup masyarakat dunia pada saat ini dicirikan dengan s...