Konektivitas antar Pulau untuk Rakyat Indonesia

Maritim Indonesia

Paradigma Indonesia menjadi Negara Maritim, dinilai sangat positif oleh berbagai kalangan. Latar belakang sejarah Indonesia sebagai Negara Bahari yang dihubungkan oleh lautan menjadi salah satu dasar dalam membangun Indonesia sebagai Negara Maritim. Geliat pembangunan sektor-sektor maritim mulai terasa kembali, sejak Pemerintahan Jokowi – JK mencetuskan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pembentukan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya pun menjadi poros koordinasi kemaritiman Indonesia.

Permasalahan kemaritiman yang kompleks coba diperbaiki oleh pemerintah, seperti dwelling time pelabuhan ataupun pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi di Indonesia. Negara Maritim mengandung makna pengoptimalan pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya darat, pesisir dan laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Menurut Prof. Tridoyo Kusumastanto pakar Kebijakan Kelautan IPB, “Negara Maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai wilayahnya, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut.”

Perspektif Negara Maritim bagi Indonesia tidak hanya terbatas pada pembangunan sektor-sektor seperti transportasi, logistik, ataupun keamanan laut saja. Akan tetapi, kemaritiman harus dipandang lebih luas, yaitu konektivitas seluruh sektor yang ada di darat dan laut. Berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah telah mendorong 6 koridor ekonomi Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Kepulauan Maluku sebagai sentra-sentra ekonomi.

Koridor pembangunan ekonomi tersebut seharusnya dapat menjadi titik acuan keterhubungan antar pulau di Indonesia. Konektivitas yang terbangun tentu akan menggiatkan sumber-sumber ekonomi baru pada setiap daerah di Indonesia. Unit-unit usaha kecil dan menengah akan berkembang positif, serta peningkatan konsumsi produk-produk lokal. Kemaritiman sangat penting bagi Indonesia, paradigma ini harus tepat didorong, permasalahan harus diatasi secara optimal, sehingga bukan mustahil terwujudnya cita-cita pemerintah dan bangsa yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Membangun Ekonomi Rakyat

Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Pemerintah terus berusaha untuk menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, usaha yang dilakukan Pemerintah masih membutuhkan kerja keras, karena ada kecenderungan peningkatan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Gini Rasio Indonesia, bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 1996 sampai 2013. Gini rasio/ketimpangan ini sampai dengan tahun 2013 berada pada kisaran 0,41, tetapi ada dugaan positif yaitu penurunan diakhir tahun 2015 menjadi 0,40.

Kehadiran Pemerintah sangat penting terutama bagi masyarakat desa terdalam dan pulau terdepan. Pemerintah Jokowi – JK diharapkan mampu mengimplementasikan Nawacita yang merupakan tujuan kepemerintahan Pemerintah saat ini. Kesembilan Nawacita tersebut (dikutip dari situs Komisi Pemilihan Umum/KPU) antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Tujuan Pemerintah melalui Nawacita tersebut, menggambarkan Pemerintah ingin memperkuat jati diri bangsa menjadi Negara Maritim dan meningkatkan kondisi pendidikan serta perekonomian bangsa. Pembangunan ekonomi untuk rakyat melalui bidang kemaritiman adalah langkah tepat. Permasalahan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan, serta permasalahan lain harus dapat dituntaskan melalui program-program nyata kerakyatan. Kemaritiman tidak hanya berorientasi pada laut saja, akan tetapi terhubungnya laut dan daratan. Pembangunan sektor-sektor ekonomi kemaritiman dapat memberikan efek berlanjut pada terciptanya sumber-sumber ekonomi baru. Hal ini seperti pembukaan akses atau jalan raya pada suatu desa ke desa lain, sehingga aktivitas ekonomi antar desa akan tumbuh.

Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi skala mikro atau rumah tangga. Dukungan Pemerintah melalui kebijakan dan program kerakyatan sangat penting terhadap pembangunan ekonomi, khususnya pada daerah-daerah terdalam dan terdepan di Indonesia. Program Pemerintah berbasis teknologi akan bermanfaat nyata. Hal ini seperti pemetaan kawasan tangkap ikan (fishing ground), penggunaan alat tangkap ikan yang selektif/ramah lingkungan, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan akses internet cepat, serta penguatan basis data sektor-sektor ekonomi dan sumberdaya alam.

Membangun ekonomi rakyat memang bukan hal yang mudah, rakyat memerlukan dorongan, ide-ide kreatif, ataupun peluang-peluang usaha, sehingga rakyat dapat mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat penting, selain mendidik rakyat, Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan/menciptakan peluang. Tantangan ekonomi ASEAN dengan terbukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan barang dan jasa, serta sumberdaya manusia menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi rakyat Indonesia. Kesiapan sektor-sektor ekonomi kemaritiman yang didukung keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat merupakan solusi dalam menghadapi tantangan MEA.

Konektivitas Maritim

Pembangunan ekonomi nasional tentu memerlukan penghubung/akses, sehingga barang dan jasa atau aktivitas ekonomi mampu berjalan dengan optimal. Konektivitas antar pulau sangat penting dalam menyelesaikan masalah ekonomi bangsa, maupun dalam menghadapi MEA. Contoh hal sederhana terkait konektivitas antara lain, barang atau produk tertentu yang berasal daerah dataran tinggi didistribusikan ke kawasan dataran rendah hingga sampai ke kawasan/pulau lain. Proses distribusi tersebut membutuhkan akses yang baik, tidak hanya kondisi jalan, tetapi terkait dengan perizinan, kondisi barang, waktu tempuh, dan keamanan/keselamatan agen/distributor.

Integrated Coastal Management (ICM) System merupakan salah satu pendekatan pengelolaan terintegrasi yang menghubungkan kawasan daratan (river basin), pesisir dan lautan dalam suatu sistem (tata ruang). Menurut Dr. Chua Thia-Eng – pakar coastal management, “ICM membentuk kebijakan dan dasar manajemen yang kuat untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi green dan blue economy.” Pengembangan ICM perlu dilakukan, tidak hanya terkoneksinya daratan, pesisir dan laut, tetapi terintegrasinya pulau-pulau di Indonesia.

Melalui konektivitas antar pulau, Indonesia mampu membangun ekonomi rakyat disetiap kawasan. Basis teknologi tentu akan mempermudah pembangunan sistem integrasi antar pulau tersebut. ICM dikembangkan berdasarkan basis sistem teknologi yang tepat, sehingga tidak mengganggu peruntukkan kawasan oleh alam. Peran teknologi sangat penting dalam bidang kemaritiman, tanpa teknologi biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu sistem kemaritiman yang kuat akan sangat mahal dan belum tentu berhasil sesuai tujuan pembangunannya.

Langkah yang sangat positif telah dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Project Loon atau balon internet milik perusahaan Google, akan dikembangkan di Indonesia dengan peruntukannya terhadap nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil. Koneksi ini merupakan terobosan, dimana Menko Maritim/Rizal Ramli mengharapkan nelayan bisa mendapatkan informasi terkait cuaca, info area tangkapan, serta menjual hasil tangkapan. Konektivitas antar pulau/kemaritiman tidak hanya terhubung melalui jalur darat, laut ataupun udara, tetapi juga terhubung melalui jaringan internet. 

Jaringan tersebut akan sangat bermanfaat, masyarakat yang berada dikawasan mana pun akan terhubung. Wawasan masyarakat pun lebih terbuka, dan pada akhirnya aktivitas ekonomi juga akan terbangun. Kemaritiman adalah tantangan yang besar dan tumpuan masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, regulasi tentang kemaritiman pun harus dibentuk terinci sesuai tujuan dari kemaritiman. Indonesia sebagai poros maritim bukan hal yang tidak mungkin, konsistensi Pemerintah dan stakeholder lainnya, serta rakyat sangat diperlukan demi terciptanya maritim untuk kesejahteraan rakyat.

Adil Mahfudz Firdaus

Centre for Marine Assessment and Economic Development