Menteri Susi Minta DEKIN Mewujudkan Poros Maritim Dunia

DEKIN, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) meminta DEKIN untuk membantu mewujudkan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. “Momentum kita menjadi (kan) poros maritim dunia, saya meminta DEKIN menjadi salah satu, bukan sekedar advising saja tetapi partisipan aktif untuk membantu mewujudkan visi misi Presiden untuk menjadikan bangsa maritim yang dihormati”, pintanya pada saat memimpin Sidang anggota DEKIN, Kamis (27/11).

Menteri Susi juga menjelaskan, Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi pada periode tahun 2014-2019 akan fokus pada pembangunan maritim. “Presiden Jokowi telah menggariskan bahwa Kabinet Kerja 5 tahun ke depan ingin menjadikan maritim kita sebagai salah satu ujung tombak atau awal point to start untuk Indonesia membangun dunia bisnis kelautan menjadi kuat, bisa dihormati, dihargai dan berdaulat atas wilayah maritimnya”, serunya.

Menurut Ketua Harian DEKIN ini, kita memiliki banyak PR (Pekerjaan Rumah) karena selama ini menurut Presiden Jokowi, kita telah memunggungi laut, tidak pernah melihat teluk, tidak pernah melihat muara, kita tidak pernah melihat apa yang terjadi di laut.

Pada kesempatan itu juga Menteri Susi menegaskan kedaulatan suatu bangsa tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Kedaulatan adalah kedaulatan, whatever cost, whatever takes, whatever  needs, it has to be done dan itu memang seharusnya dilakukan sebagai bangsa” tegasnya.

Menteri Luar Negeri, Retno LP. Marsudi selaku anggota DEKIN dalam kesempatannya mendukung langkah dan kebijakan yang akan dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. “Masalah kedaulatan adalah masalah yang tidak bisa ditawar” jelasnya.

Retno menceritakan beberapa hari ini para wartawan kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai tindakan tegas terhadap kapal asing ilegal.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno menjawab bahwa sebenarnya langkah yang diambil jajarannya itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

"Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement. Ini tidak begitu saja. Ini merupakan hal yang harus dilakukan semua negara. Negara akan dihormati jika bisa menegakkan hukumnya," jelasnya.

DEKIN Perlu Diperkuat

Sementara itu, menindaklanjuti hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) DEKIN dengan Komisi IV DPR RI yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, dan menyetujui perlunya penguatan kelembagaan DEKIN. Menteri Kelautan dan Perikanan mendukung hal tersebut dengan mengusulkan Ketua Harian DEKIN tidak lagi dijabat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tetapi dijabat oleh Menko Kemaritiman. “Dengan adanya Menko Kemaritiman, Ketua Harian DEKIN sebaiknya Menko Maritim saja”sarannya.

Pada kesempatan yang sama, Jaleswari Pramodhawardani anggota pakar kelautan DEKIN menyambut positif upaya penguatan kelembagaan DEKIN, karena itu Jaleswari menyarankan agar ada pembahasan lebih lanjut mengenai posisi kelembagaan DEKIN (yp).

Sumber:http://www.dekin.kkp.go.id