Optimalisasi Sektor Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

Oleh :

Adil Mahfudz Firdaus

     Sektor perikanan merupakan salah satu dari berbagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Menurut Kusumaatmadja (2000), sektor perikanan menjadi salah satu sektor andalan dalam pemulihan ekonomi karena; (1) sumber daya perikanan baik ikan, peraian, dan lahan tambak masih cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal; (2) Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perikanan, walaupun masih relative kecil kontribusinya, akan tetapi menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan bahkan peningkatanya tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lain; (3) permintaan ikan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat pendidikan, sedangkan kemampuan pasok dari negara penghasil ikan dunia semakin berkurang, karena terbatasnya sumber daya yang dimilikinya; (4) pola hidup masyarakat dunia pada saat ini dicirikan dengan semakin selektifnya makanan yang disajikan dengan memenuhi kriteria gizi yang tinggi, mudah disajikan, dan menjangkau masyarakat; dan (5) jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dan mencapai lebih dari 200 juta jiwa merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk perikanan.

     Potensi sumber daya perikanan yang ada, diharapkan mampu menjadi pendukung ketersediaan pangan di masyarakat. Ketahanan pangan menjadi penting karena terkait dengan kondisi terpenuhinya pangan pada setiap rumah tangga, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, dan merata, serta terjangkau. Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengatur tentang ketahanan pangan tersebut yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, selain itu Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 juga telah mengatur mengenai Pangan. Kebutuhan masyarakat akan pangan merupakan hal yang sangat krusial, dimana pangan merupakan kebutuhan masa depan bangsa. Masa depan bangsa ditentukan melalui ketersediaan pangan pada masyarakat, dengan jumlah dan mutu pangan yang baik maka kualitas generasi penerus bangsa juga akan menjadi baik. Oleh karena itu, melalui sektor perikanan diharapkan terpenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang bermutu tinggi dan jumlah ketersediaan pangan yang mencukupi untuk setiap keluarga dalam masyarakat. Salah satu contoh komoditas pada sektor perikanan yaitu ikan, ikan memiliki kandungan gizi dan protein hewani yang baik, hal ini tentu menunjang kecukupan protein yang utamanya dipenuhi oleh komoditas telur ayam.

     Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki potensi pengembangan pada sektor perikanan. Data yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2009 yaitu sebanyak 32.689.210 orang yang bergerak pada sektor perikanan adalah sebanyak 817.450 orang atau 2.50%. Data yang disajikan dari tahun 2004 sampai tahun 2009 ini menunjukkan kecenderungan yang menurun, dimana pada tahun 2004 diketahui jumlah penduduk yang bergerak di sektor perikanan adalah sebesar 859.73 orang dan tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 817.45 orang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Yang Memiliki Mata Pecaharian Pada Sektor Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Nelayan		Pembudidaya				Jumlah	%
	Perairan Umum	Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Sawah
2004	31.266	172.418	121.795	481.089	5.894	47.268	859.73
2005	30.72	191.968	116.195	475.875	4.352	46.514	865.624	0.69
2006	22.315	144.858	123.195	481.203	4.386	58.154	834.111	-3.64
2007	30.722	168.115	123.835	413.328	3.036	34.03	773.066	-7.32
2008	30.547	146.422	116.205	476.52	4.359	44.942	818.995	5.94
2009	33.931	137.148	117.379	476.806	4.832	47.355	817.450	-0.19

     Data pada Tabel 1. menjadi salah satu pertimbangan bahwa perlu pengembangan dan inovasi dalam sektor perikanan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan potensi yang dimiliki maka dapat terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bergerak di sektor perikanan. Peningkatan jumlah penduduk yang bergerak di sektor perikanan diduga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai sektor perikanan yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengembangan pada sektor perikanan di Provinsi tersebut nyata dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat secara positif dan mengatasi permasalahan kebutuhan pangan di masyarakat.

     Pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada salah satu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005. Aturan tersebut menjadi acuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam prioritas pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, dengan rumusan a). Pembangunan dan pengembangan perikanan budidaya; b). Pengembangan perikanan tangkap; dan c). Pengembangan agribisnis. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan akan dititikberatkan pada potensi sumber daya alam hayati di perairan umum dan di perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah. Potensi perikanan air tawar Provinsi merupakan salah satu yang memiliki potensi perairan pedalaman dengan luas 44.328,46 ha, yang terdiri dari waduk (23.545,75 ha), sungai (15.876,20 ha), rawa (3.660,20 ha), dan telaga (1.246,31 ha).

     Potensi perikanan air laut Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan menjadi sepuluh kelompok jenis ikan, yaitu : (1) pelagis besar, (2) pelagis kecil, (3) demersal, (4) ikan karang, (5) ikan hias, (6) udang dan krustasea lainnya, (7) kekerangan, moluska, dan teripang, (8) mamalia dan reptilia, dan (9) rumput laut, serta (10) benih alam komersial. Adapun rata-rata produksi pemanfaatan sumber daya perikanan adalah pada Pantai Utara dengan potensi 281.171,7 ton dan tingkat produksi rata-rata 274.478,0 ton/tahun, maka tingkat pemanfaatan potensinya sebesar 97.62 % dan pada Pantai Selatan dengan tingkat potensi 221.862,7 ton dan tingkat produksi rata-rata 24.391,8 ton/tahun, maka tingkat pemanfaatan potensinya sebesar 10.99%. Potensi budidaya laut berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan yang cukup penting. Hasil penelitian Direktorat Jenderal Perikanan (1997) bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi lahan budidaya laut seperti ikan kakap, ikan kerapu, teripang dan rumput laut. Menurut Direktorat Bina Sumber Hayati, Dirjen Perikanan (1991), potensi budidaya laut Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 3.500 ha untuk kekerangan dan 500 ha untuk rumput laut.

     Adapun potensi budidaya pesisir (Tambak air payau) yang berada di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang ± 453.9 km yang membentang dari Kabupaten Brebes sampai Rembang, serta sebagian kecil di pantai selatan dengan luas total pengusahaan ± 38.910 ha (tahun 2005). Potensi ekosistem habitat vital berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah hasil inventarisasi menunjukkan bahwa jumlah hutan baku yang terdata seluas 1.829,62 ha; yang berada di pantai utara seluas 1.825,62 ha; sedangkan jumlah luasan hutan bakau di wilayah selatan terdata 4,00 ha (Kabupaten Kebumen). Habitat padang lamun lain hanya berada di wilayah perairan Jepara seluas 39,25 ha, sedangkan di wilayah lain belum terdata. Habitat terumbu karang yang ada di Jawa Tengah terdata seluas 1.283,34 ha yang berada di wilayah perairan sekitar Demak 0,39 ha; Jepara 744,15 ha; Pati 65,00 ha; Rembang seluas 224,80 ha; dan Kabupaten Batang seluas 249,00 ha.

     Peran dan potensi sektor perikanan yang cukup potensial tersebut, seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi hal harapan tersebut belum terjadi secara merata, masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu ada peningkatan produksi pada sektor perikanan. Peningkatan produksi juga harus didukung dengan kebijakan yang tepat, agar pencapaian yang diinginkan tercapai secara optimal. Selain kebijakan, diperlukan juga inovasi-inovasi usaha terkait dengan sektor perikanan, dan perlu ada keterpaduan antar sektor. Inovasi usaha yang dalam satu bahan baku usaha dapat menghasilkan beberapa produk usaha (multiple product), sehingga tidak menghasilkan sisaan (zero waste) dan pengusaha mendapatkan hasil tambahan dari beberapa produk usaha yang dapat menutupi biaya produksinya (multiple cashflow).

Daftar Pustaka

Anonim. Tulisan Hukum Ketahanan Pangan. http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/ 2012/03/tulisan-hukum-ketahanan-pangan.pdf

Dault A., Abdul K., dan Agus S. 2008. Analisis Dampak Pengganda Sektor Perikanan Dengan Sektor Yang Lain Pada Perekonomian Jawa Tengah. Jurnal Saintek Perikanan Vol.4, No.2, 2009 : 62 – 68.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 2009. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah 2009. http://diskanlut-jateng.go.id/images/file/Laporan2009.rar

Hariyadi P. 2011. Tantangan Ketahanan Pangan. SEAFAST Center. http://seafast. ipb.ac.id/publication/presentation/tantangan-ketahanan-pangan-indonesia -17Feb2011.pdf

Kementerian Dalam Negeri. Jumlah kota kabupaten penduduk dan luas wilayah Jawa Tengah. http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/ 1/3/13__jateng.pdf

Kementerian Pertanian RI. Perpres 83 tahun 2006. http://perundangan.deptan. go.id/admin/p_presiden/Perpres -83-06.pdf

Kusumaatmadja, S. 2000. Kebijakan Eksplorasi Laut dan Perikanan Nasional Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Rapat Koordinasi Nasional Departemen Eksplorasi dan Perikanan. Departemen Eksplorasi dan Perikanan. Jakarta.

Pane J. S., Heni S. 2008. Dampak Investasi Sektor Perikanan Di Jawa Tengah. Prosiding seminar nasional Teknologi Pengolahan Limbah. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan http://eprints.undip.ac.id/33671/1/Dampak_Investasi_Pi-Prosiding_ Semnas_Undip-28Agst-Undip.pdf.

PP Ketahanan Pangan. http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/PP-Ketahanan-pangan-.pdf

UU No. 7 Tahun 1996. http://bk.menlh.go.id/files/UU-796.pdf